Menpan Yuddy: Pejabat Pemerintah yang Belum Setor LHKPN Ditunda Naik Pangkat

Jakarta – Menpan RB Yuddy Chrisnandi telah bertemu dengan pimpinan KPK untuk membahas mengenai LHKPN. Yuddy mengaku akan mendesak para pejabat eksekutif yang belum menyetor LHKPN untuk segera melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

“Dari klarifikasi yang dijelaskan dari tingkat Kementerian saya pastikan tidak ada. Seluruh menteri-menteri kabinet kerja sudah melaporkan LHKPN yang terbaru dan update-nya. Pada dasarnya seluruh menteri ini sudah melaporkan 100 persen,” kata Yuddy di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (18/3/2016).

Kemudian Yuddy mengatakan untuk pejabat eksekutif eselon I atau setingkat lainnya masih kurang 30 persen. Menurutnya, hal itu adalah tanggung jawab Kemenpan RB untuk ‘memaksa’ mereka melaporkan LHKPN.

“Tapi masih ada 30 persen yang belum melakukan kewajibannya itu (laporkan LHKPN) itu adalah kewajiban kami di Kemenpan RB untuk memaksa mereka melakukan kewajibannya. Mulai apakah dari surat edaran atau peraturan bersama yang dapat menerapkan sanksi, bukan hanya sekedar sanksi administratif, tapi bisa juga penundaan kenaikan pangkat, penundaan promosi (jabatan) ataupun dikaitkan tunjangan-tunjangan kinerjanya bagi pejabat-pejabat eksekutif yang tidak melakukan kewajiban pelaporan harta kekayaannya,” kata Yuddy.

Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan secara keseluruhan untuk pejabat negara di pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada sekitar 288.369 orang. Dari jumlah itu yang belum melapor LHKPN ada 90.317 orang.

“Pejabat negara itu banyak seperti yang saya katakan tadi pemerintah pusat ada pemda ada secara keseluruhan 288 .369 yang harus lapor dan yang belum 90.317 itu pusat dan daerah,” kata Alex.

Alex menyebut nantinya untuk mendorong ketepatan laporan LHKPN maka KPK akan mengeceknya dengan SPT pajak. Hal itu agar hasil yang didapat sinkron.

“Untuk mendorong ketepatan dan kebenaran kemungkinan kita akan koordinasikan dengan dirjen pajak nanti kita akan korscek antara LHKPN itu dengan SPT (Surat Tanda Pemberitahuan), jadi nanti terhadap harta kekayaan dilaporkan dalam LHKPN tapi dalam SpT-nya belum dilaporkan SPT-nya juga dibetulkan juga, ini adalah sinkronisasi,” jelas Alex.Menpan Yuddy ‘Ancam’ Pejabat Eksekutif yang Belum Setor LHKPN Ditunda Naik Pangkat.

Menpan RB Yuddy Chrisnandi telah bertemu dengan pimpinan KPK untuk membahas mengenai LHKPN. Yuddy mengaku akan mendesak para pejabat eksekutif yang belum menyetor LHKPN untuk segera melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

“Dari klarifikasi yang dijelaskan dari tingkat Kementerian saya pastikan tidak ada. Seluruh menteri-menteri kabinet kerja sudah melaporkan LHKPN yang terbaru dan update-nya. Pada dasarnya seluruh menteri ini sudah melaporkan 100 persen,” kata Yuddy di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (18/3/2016).

Kemudian Yuddy mengatakan untuk pejabat eksekutif eselon I atau setingkat lainnya masih kurang 30%. Menurutnya, hal itu adalah tanggung jawab Kemenpan RB untuk ‘memaksa’ mereka melaporkan LHKPN.

“Tapi masih ada 30 persen yang belum melakukan kewajibannya itu (laporkan LHKPN) itu adalah kewajiban kami di Kemenpan RB untuk memaksa mereka melakukan kewajibannya. Mulai apakah dari surat edaran atau peraturan bersama yang dapat menerapkan sanksi, bukan hanya sekedar sanksi administratif, tapi bisa juga penundaan kenaikan pangkat, penundaan promosi (jabatan) ataupun dikaitkan tunjangan-tunjangan kinerjanya bagi pejabat-pejabat eksekutif yang tidak melakukan kewajiban pelaporan harta kekayaannya,” kata Yuddy.

Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan secara keseluruhan untuk pejabat negara di pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada sekitar 288.369 orang. Dari jumlah itu yang belum melapor LHKPN ada 90.317 orang.

“Pejabat negara itu banyak seperti yang saya katakan tadi pemerintah pusat ada pemda ada secara keseluruhan 288 .369 yang harus lapor dan yang belum 90.317 itu pusat dan daerah,” kata Alex.

Alex menyebut nantinya untuk mendorong ketepatan laporan LHKPN maka KPK akan mengeceknya dengan SPT pajak. Hal itu agar hasil yang didapat sinkron.

“Untuk mendorong ketepatan dan kebenaran kemungkinan kita akan koordinasikan dengan dirjen pajak nanti kita akan korscek antara LHKPN itu dengan SPT (Surat Tanda Pemberitahuan), jadi nanti terhadap harta kekayaan dilaporkan dalam LHKPN tapi dalam SPT-nya belum dilaporkan SPT-nya juga dibetulkan juga , ini adalah sinkronisasi,” jelas Alex.

(dha/rvk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *